Inkonsistensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memeriksa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 530/G/2023/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 251/G/2023/PTUn.JKT)

Wulandari, Veren (2025) Inkonsistensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memeriksa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 530/G/2023/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 251/G/2023/PTUn.JKT). bachelor thesis, Podomoro University.

[img]
Preview
Text (Cover)
Cover_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (106kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Surat Bebas Plagiat)
Orisinalitas_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (104kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Kata Pengantar)
Kata Pengantar_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (183kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Persetujuan Publikasi)
Pernyataan Persetujuan Publikasi_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (197kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Abstrak)
Abstrak_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (204kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Isi)
Daftar Isi_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (169kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab 1)
Bab 1_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (310kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab 2)
Bab 2_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (351kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab 3)
Bab 3_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (211kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab 4)
Bab 4_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (412kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab 5)
Bab 5_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (265kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka_41210004.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (186kB) | Preview

Abstract

Dalam konteks hukum administrasi, penentuan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan fondasi penting untuk kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, hakim kerap memiliki pandangan berbeda. Meskipun inkonsistensi penafsiran hakim atas objek sengketa yang mirip sering terjadi, kasus Putusan Nomor 530/G/2023/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 251/G/2023/PTUN.JKT sangat menonjol karena memiliki objek sengketa yang identik—yaitu penetapan Kementerian Ketenagakerjaan terkait kekurangan upah lembur pekerja—namun menghasilkan putusan yang kontradiktif. Putusan No. 530/G/2023/PTUN.JKT menyatakan PTUN berwenang dan memeriksa perkara, sementara Putusan No. 251/G/2023/PTUN.JKT menyatakan tidak berwenang secara absolut dan menyerahkan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan kewenangan absolut PTUN dalam memeriksa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan menganalisis secara kritis pertimbangan hukum kedua putusan tersebut. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, hasilnya menunjukkan bahwa penetapan Kementerian Ketenagakerjaan memenuhi unsur KTUN sesuai Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Namun, tidak adanya standar penilaian seragam di antara hakim telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam menentukan kewenangan PTUN atas objek sengketa serupa.

Item Type: Thesis (bachelor)
Contributors (Pembimbing):
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
PembimbingAgustian, Sanggup Leonardnidn0321089001UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Pengadilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, Kementerian Ketenagakerjaan, Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan, inkonsistensi putusan, kewenangan absolut
Subjects: Business Law
Divisions: Prodi Hukum Bisnis
Depositing User: Anggraeny Pramesti
Date Deposited: 07 Apr 2026 02:34
Last Modified: 07 Apr 2026 02:34
URI: http://repository.podomorouniversity.ac.id/id/eprint/1441

Actions (login required)

View Item View Item